Jakarta.kemenkumham.go.id - Selasa, (05/03) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Klas IIA Jakarta kedatangan Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi dan Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI beserta Tim Pendamping Penguatan dan Penyusunan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) untuk memberikan arahan dan bimbingan sebagai penguatan dalam rangka kesiapan menuju penilaian Pembangunan Zona Integritas Meraih Predikat WBK/WBBM pada Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta. Tim pendamping terdiri dari Tim Ahli Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.
Nugroho selaku Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi dan Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI memberikan arahan tentang pembekalan dan penguatan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) menuju Zona Integritas (ZI) WBK dan WBBM kepada Kepala Lapas (Kalapas) Narkotika Klas IIA Jakarta beserja jajarannya di Ruang Kalapas Narkotika Klas IIA Jakarta.
Dalam arahannya Nugroho menekankan “Bahwa Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta sebagai salah satu kandidat UPT Pembangunan Zona Integritas Menuju Predikat WBK/WBBM harus bisa membuktikan perbaikan layanan Reformasi Birokrasi yang lebih cepat,tepat dan pasti harus dilayani.” Nugroho menambahkan “Setiap Tamu atau Pengunjung yang datang dan ada keperluan ke Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta harus terlayani dengan jelas dengan diberikan tanda area yang pasti arahnya jadi tidak ada lagi kebingungan dan keraguan.” Nugroho pun menegaskan “Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta harus lebih cepat dalam memberikan Layanan Kunjungan dan Pasti dalam Informasi kepada Tamu atau Pengunjung yang datang ke Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta.”
Kegiatan ini diikuti oleh semua Tim Pokja WBK Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta yang terdiri dari 6 Tim Penguatan sebagai Tahapan WBK Lapas Narkotika Jakarta terdiri dari Tim Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Kualitas Layanan Publik yang diberikan arahan dan bimbingan sebagai penguatan seperti pengecekan dan pemeriksaan file, dokumen dan data-data dukung administrasi kesekretariatan dalam rangka persiapan menuju Zona Integritas WBK di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta oleh Tim Pemeriksaan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta
Kepala Sub Bagian Fasilitas Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan Sekjen, Yustina Elistya, selaku tim pendamping menjelaskan “Secara umum file, berkas, dokumentasi kesekretariatan yang telah disiapkan Tim Pokja WBK Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta sudah hampir lengkap hanya beberapa saja yang memang harus diperbaiki dan lebih disempurnakan,” Ucapnya kepada Tim Humas.
Nanank Samsudin sebagai Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi mewakili Tim dari Ditjen Pemasyarakatan juga menyampaikan “Arsip Data Dokumen Kesekretariatan Tim Pokja WBK pada umumnya sudah hampir cukup memenuhi hanya bagian tertentu saja yang perlu lebih detail dilengkapi, selebihnya sudah baik.”
Moro Arisnu selaku Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta menyampaikan kepada Tim Humas “Dalam hal pelaksanaan penguatan oleh Tim Reformasi Birokrasi Perencanaan masih perlu diperkuat segala bentuk kegiatan dengan data dukung serta notulen dan daftar hadir.”
Setelah kegiatan arahan selesai dilaksanakan Lis Susanti selaku Ketua Tim Pokja WBK Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta memerintahkan kepada seluruh anggota Tim untuk melaksanakan rapat dan mengevaluasi agar kelengkapan file dan dokumen yang kurang semakin lengkap. Lis Susanti dalam penjelasannya menyampaikan kepada Tim Anggota “Bahwa kita harus lebih semangat mempersiapkan semua dokumen dan data-data dukung yang diminta sesuai arahan dan bimbingan yang disampaikan 3 Tim yang terdiri dari Tim Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.” Lis menambahkan “Ingat ada 3 penghargaan akan diberikan bagi setiap UPT yang berhasil meraih predikat WBK antara lain untuk mendapatkan Promosi Jabatan, Kenaikan Pangkat Istimewa dan mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja 1 grade.” Harapan Lis selaku Ketua Tim Pokja “Semoga kita terus bersemangat untuk lebih mempersiapkan data dan dokumen yang lebih lengkap,cepat dan akurat, sehingga kita bisa berhasil meraih predikat WBK, aamiin.”
Kontributor : Nurmala Dewi (Tim Humas dan Dokumentasi Lapas Narkotika Jakarta)