LapsustikNews– Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menegaskan reformasi birokrasi yang sedang berjalan saat ini untuk mewujudkan pemerintahan berkelas dunia. Indonesia akan menghadapi dua tantangan besar di masa mendatang, yaitu mewujudkan visi Indonesia 2045 menjadi negara yang maju dan madani. Tantangan kedua adalah menghadapi revolusi industri 4.0. Tantangan tersebut dihadapi dengan membangun pemerintahan yang kuat untuk mendorong tercapainya pembangunan di segala aspek. Untuk itu, lanjutnya, pemerintahan zaman sekarang harus bertransformasi menyerap peran warga dalam pemerintahan.
Pada awal tahun 2019 Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta menyelenggarakan Deklarasi Kinerja dan Penandatanganan Komitmen Bersama dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), pada sambutannya Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta menegaskan bahwa seluruh unit kerja di lingkungan Kemenkumham harus berlomba-lomba mendapatkan Predikat WBK dan WBBM.
Lis Susanti sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha LPN Jakarta menjelaskan kepada Tim Humas “Maksud dan Tujuan dari adanya Survey ini adalah supaya kita mengetahui seberapa berhasil atau tidaknya dalam memberikan Layanan Publik kepada Masyarakat atau Pengunjung Keluarga WBP LPN Jakarta, kita akan mendapatkan data dan Informasi terkait kepuasan para pengunjung hal apa saja yang harus dievaluasi dan ditingkatkan agar terbukti bahwa LPN Jakarta benar-benar berusaha mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK.”
Untuk membangun zona integritas, terdapat enam area perubahan yang harus diwujudkan, seperti area manajemen perubahan, area penataan tata laksana 
dan area penataan sistem manajemen SDM. Selain itu, perubahan juga harus dilakukan pada area akuntabilitas kinerja, area penguatan pengawasan dan area peningkatan kualitas layanan.
Perubahan pada area peningkatan kualitas pelayanan publik terus ditingkatkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta untuk mewujudkan pelayanan yang sangat baik. Peningkatan kualitas pelayanan hanya dapat dirasakan oleh penerima layanan, masyarakat /keluarga pengunjung khususnya. Selain dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Lapas Narkotika Jakarta juga dituntut untuk mempublikasikan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat melalui baner, dan poster Papan Informasi, Website dan Sosial Media.
Sejak Awal Pencanangan ZI WBK dan WBB, Lapas Narkotika Jakarta sudah melaksanakan kegiatan survey kepada Masyarakat dengan cara menyebarkan kuisioner untuk diisi secara mandiri, dan hasilnya pun langsung direkap oleh Tim Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Pada awal bulan oktober 2019, Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, mulai memperkenalkan Inovasi Survey yang sudah berbasis digital yang berbentuk QRCode, hal ini untuk mempermudah masyarakat dalam pengisian survey.
Hari Selasa, (12/11). Seluruh Tim Layanan Kunjungan juga ikut berpartisipasi untuk mensosialisasikan cara penggunaan E-Survey ini kepada masyarakat dengan cara memberikan sosialisasi sebelum layanan kunjungan dibuka, menempelkan poster dan baner di area layanan Kunjungan .
Inovasi Survey ini, dapat digunakan bagi masyarakat pengguna Handphone Android dan iOS, cukup dengan Scan QRCode dan masyarakat sudah bisa mengisi survey pelayanan publik Lapas Narkotika Jakarta melalui gadgetnya masing-masing.
Gipsta salah satu Petugas LPN Jakarta yang juga didapuk sebagai Duta Layanan Publik di LPN Jakarta menyampaikan kepada Tim Humas “ Bahwa sampai saat ini sudah banyak responden yang sudah berpartisipasi untuk mengisi survey, diharapkan dengan adanya inovasi ini masyarakat mampu memberikan penilaian dengan mudah, cepat, dan tanpa intimidasi pihak manapun, yang artinya mereka semua mengisi berdasarkan hati nurani dan kesadaran diri bukan karena paksaan siapapun.”
Kontributor : Ayep dan Nurmala Dewi (Tim Humas Lapas Narkotika Jakarta)